by

Tim KH Sengketa Tanah SMAN 2 dan Lapangan Gembira Rantepao Minta DPR Turun Tangan

JAKARTA,AIRTERKINI.COM – Anggota Tim Kuasa Hukum Kasus Sengketa tanah SMA Negeri 2 dan Lapangan Gembira Rantepao, Marthinus Monod dan Daniel Tonapa Masiku,tidak hanya meminta perhatian khusus Komisi Yudisial (KY) menyelidiki kasus tersebut, tapi juga Komisi III DPR-RI sebagai wakil rakyat agar turun tangan dengan  memanggil pihak terkait. 

Tujuan dari itu untuk mendapatkan kejelasan soal dugaan adanya praktik peradilan sesat. DPR,kata keduanya, jangan diam saja menyaksikan ketidakadilan yang merugikan masyarakat dan negara. DPR dengan mekanisme kerjanya sendiri harus bisa mencegah praktik peradilan sesat di lapangan.

Tanah SMA Negeri 2 dan Lapangan Gembira Rantepao berikut fasilitas umum lainnya adalah tanah negara yang dikuasai pemerintah untuk fasilitas dan kepentingan umum sejak zaman Belanda. 

Tanah adat tersebut tidak ada yang boleh mengklaim sebagai milik pribadi, kecuali negara. Kalaupun itu digunakan sebagai arena pacuan kuda pada zaman Pemerintahan Belanda, maka secara otomatis itu menjadi milik Pemerintah RI. 

“Mana ada perorangan di era Zaman Belanda yang memiliki arena Pacuan Kuda seluas sekitar 5 hektare itu,” ucap Daniel Tonapa Masiku, di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Marthinus Monod, dan dibenarkan rekannya Muhammad Sattu Pali, Pengacara dan juga Koordinator Divisi Aksi Gertak, kasus sengketa tanah SMA Negeri 2 dan Lapangan Gembira di Rantepao, tidak hanya menyangkut kasus perdata, tetapi juga diduga keras ada unsur pidana. 

Sebab, pihak penggugat yang telah dimenangkan Pengadilan Negeri Makale dan Pengadilan Tinggi Makassar diduga keras mengajukan data-data sebagai bukti serta keterangan saksi yang  diragukan kebenarannya atau palsu. 

Hal ini bisa dituntut secara pidana dengan sangkaan menggunakan surat palsu, dan atau memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu.

Anggota Tim Kuasa Hukum lainnya, Vinsenius H. Ranteallo, juga mempertanyakan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makale dan Pengadilan Tinggi Makassar dalam kasus ini. Pasalnya, mereka memutuskan perkara tanpa didukung pertimbangan hukum dan bukti yang memadai. 

Hakim hanya menyimpulkan berdasarkan bukti fotokopi dan keterangan saksi yang dalam persidangan mengakui hanya mendengar dari orang lain (testimonium de auditu), bukan menyaksikan atau mendengar langsung. Fotokopi dan testimonium de auditu tidak memiliki nilai pembuktian menurut hukum.

“Dan lebih ganjil lagi, MA menguatkan putusan PN Makale dan PT Makassar yang aneh tersebut. Ada apa dengan MA, masih adakah keadilan di sana? Jangan sampai lembaga benteng keadilan itu dirobohkan oleh oknum petinggi MA yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya”, tegas Pither Singkali memperingatkan.

Masyarakat Toraja dan Para Pengacara atau Advokat yang juga bagian dari Masyarakat Toraja, katanya, tidak rela jika tanah sejengkal pun milik pemda Toraja Utara dan Pemerintah Provinsi Sulsel diambil tanpa dasar sama sekali oleh penggugat. (red) 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini