by

Pandemi Covid-19 Tak Bisa Jadi Dalih Bebaskan Koruptor

Pandemi Covid-19 Tak Bisa Jadi Dalih Bebaskan Koruptor

JAKARTA, AIRTERKINI.COM – Pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini membuat tiap negara mengeluarkan berbagai kebijakan berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing.

Momen ini tampaknya dimanfaatkan

Kementerian Hukum dan Ham mengeluarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pelepasan tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. 

Karena itu, sebanyak 30.000 narapidana (napi) bakal dibebaskan untuk dapat memutus rantai penularan dan pencegahan terhadap napi secara nasional dikarenakan over capasity. Diantara napi itu termasuk para koruptor yang selama ini mendekam dalam penjara.

Ghufron mengatakan, dirinya bermaksud memberikan klarifikasi dan penegasan dalam beberapa hal, agar tidak terdapat kekeliruan atau bias pemahaman.

“Bahwa pertanyaan rekan-rekan media melalui WA, yang intinya bagaimana pendapat Bapak (KPK – red) mengenai wacana Menteri Hukum dan HAM untuk membebaskan sejumlah narapidana termasuk kasus korupsi ?,” tuturnya.

Soal Pandemi Covid-19, KPK menganggap, merupakan ancaman bagi kemanusiaan secara global. Ini berdasarkan nilai kemanusiaan. “Namun ini tetap perlu dilakukan secara berkeadilan dan memperhatikan tercapainya tujuan pemidanaan,” jelas Ghufron.

Dari sisi kemanusiaan, kata dia, pihaknya memahami kondisi global bahwa Covid-19 mengancam jiwa napi. 

Hanya saja, penekanannya pada prasyarat keadilan. Soalnya, selama ini kapasitas Lapas faktanya melebih 300%. Tidak sesak, seperti halnya sel Napi Umum. 

Dari sisi keadilan, jelas tidak fair kalau Napi Koruptor diperlakukan sama dengan Napi yang telah sesak secara kapasitas selama ini.

Namun demikian, KPK tidak mengesampingkan aspek kemanusiaan serta perwujudan physical distancing di Lapas. 

“Agar kita tidak melihat penempatan para narapidana di Lapas semata sebagai balas dendam atau pembalasan saja, KPK tetap memberikan perlindungan pemenuhan hak hidup dan hak kesehatan (HAM) jika terancam akan penularan virus Covid-19,” terang Wakil Ketua KPK tersebut.

Sebaliknya, tambah Ghufron, KPK juga memahami keresahan masyarakat terhadap para pelaku korupsi, selain telah melanggar hukum juga telah merampas hak-hak masyarakat saat ‘ia’ melakukan korupsi.

“Sejauh ini KPK belum pernah dilibatkan membahas kebijakan pembebasan Napi oleh Kemenkumham,” timpalnya

Dalam pandangan KPK, Kemenkumham sejauh ini belum melakukan perbaikan pengelolaan Lapas dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya terkait perbaikan Lapas.

Buktinya, pasca OTT di Lapas Sukamiskin, yang menunjukkan praktik korupsi berupa suap di balik fasilitas terhadap Napi. 

Seharusnya ‘over kapasitas lapas’ tidak bisa menjadi  alasan, karena akan menimbulkan ketidakadilan baru. 

“Adapun terkait sikap lembaga, kami ingin menegaskan bahwa pembebasan Napi merupakan kewenangan Kemenkumham,” tegas Wakil Ketua KPK ini.

Meski demikian, pihaknya mengharapkan sebelumnya, Kemenkumham harus bisa memastikan apakah ada Napi yang terkena Corona atau tidak. Apabila ada, maka Napi tersebut yang dipindahkan, bukan kemudian merubah PP. Silahkan buka kembali PP agar lebih bisa dipahami.

Sebab itu, KPK meminta Kemenkumham secara serius melakukan pembenahan pengelolaan Lapas. Karena dengan cara inilah bisa dipastikan capaian tujuan pembinaan di Lapas, termasuk memastikan apakah terdampak Pandemi Corona ini. Sehingga, over kapasitas dapat diminimalisir dan pemetaan napi yang patut dibebaskan dan atau tidak dibebaskan, juga lebih terukur. 

Tentunya penguatan data perlu menjadi dasar sikap Kemenkumham, terkait dampak Pandemi Covid-19 di Lapas. 

Dengan data, masyarakat bisa lebih memahami kebijakan tersebut memang atas dasar kemanusiaan, dan dilaksanakan secara adil.

Dari penjelasan KPK mengenai hal tersebut. menjadi klir tentang sikap lembaga anti rasuah ini. 

Semua pihak harus tetap melihat Lapas sebagai ruang pembinaan bukan pembalasan. Namun KPK menolak Pandemi Covid-19 jika dijadikan dalih untuk membebaskan koruptor.

Dan sebagai bentuk perhatian terhadap Pandemi Covid-19, KPK akan serius terlibat dalam upaya Pencegahan Korupsi terkait bantuan, anggaran dan hal lainnya agar semua anggaran tersebut tidak dikorupsi dan dapat diterima utuh oleh masyarakat yang membutuhkan. 

Untuk itu, Ghufron mengingatkan, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (*/sep)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini