by

IAAC Desak Andi Taufan Mundur Dari Staf Khusus Presiden

SALATIGA, AIRTERKINI.COM – Polemik yang timbul terkait Surat Staf Khusus Presiden kepada Para Camat, mengundang respon berbagai pihak. 

Pasalnya, Staf Khusus atau sering disebut Stafsus Milenial, Andi Taufan Garuda Putra, telah mengeluarkan surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditujukan kepada Para Camat perihal permintaan dukungan kepada perusahaan yang dipimpinnya (PT. Amartha Mikro Fintek) dalam kegiatan sosialisasi Covid-19. 

Dua minggu setelah dikeluarkan, foto surat ini muncul ke publik dan menjadi polemik. Alhasil, Andi Taufan menarik suratnya, dan meminta maaf. 

Direktur Pendidikan – Institute for Action Against Corruption/IAAC, Alan Christian Singkali, mengapresiasi permohonan maaf Andi Taufan Garuda Putra. Namun, menurutnya, proses evaluasi harus tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku bagi pejabat publik.

“Kami menilai ada konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam surat itu. Stafsus yang adalah kawan diskusi Presiden harusnya tidak mempunyai kewenangan eksekusi, apalagi menjadikan perusahaan yang dia pimpin sebagai mitra tanpa prosedur yang jelas,” ungkap Alan di Salatiga, Rabu, 15 April 2020. 

IAAC mengingatkan, dalam kaitannya dengan penanggulangan Covid-19, walaupun Indonesia sedang menghadapi kondisi darurat, namun logika hukum harus tetap dikedepankan. Pernyataan Presiden, terkait ancaman hukuman berat bagi pelaku korupsi dana penanggulangan Covid-19 harus didukung. Korupsi yang dimaksud oleh Undang-Undang termasuk juga mal-administrasi dalam prosedurnya. 

“Meskipun Andi Taufan mengaku tidak berniat menggunakan APBN/APBD, namun pengumpulan dana publik (donasi) dengan instruksi kepada camat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum tindak pidana korupsi,” terang Alan lagi, yang juga aktif di Partai Solidaritas Indonesia. 

Alan yang merupakan Alumni Universitas Hasanuddin Makassar ini juga mengingatkan hal yang sama kepada para pejabat lainnya yang berlatar belakang pengusaha. Jangan sampai menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri dan perusahaannya. Hal ini akan merusak citra dan integritas pejabat dan juga Presiden yang mengangkat pejabat tersebut. 

“Berdasarkan catatan kami, ada beberapa pejabat negara khususnya Menteri dan Staf Khusus Presiden, yang berlatar belakang pengusaha, antara lain Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto, Eric Thohir, Bahlil Lahadalia, Nadiem Makarim, Wishnutama, Adamas Belva Syah Devara, dan Andi Taufan Garuda Putra. “Kami meminta setiap pejabat yang telah diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab. Mengutamakan kepentingan rakyat atau mundur jika tidak dapat melakukannya,” tegas Alan.

Banyak contoh yang dapat diambil, semisal David Blunkett (Menteri Dalam Negeri Inggris) yang mengundurkan diri karena ketahuan membantu pengurusan visa kerja pembantu pacarnya. Selain itu, Yuko Obuchi (Menteri Perdagangan dan Industri Jepang) mengundurkan diri karena ketahuan mentraktir makan para relawannya dengan anggaran negara. 

“Oleh karena itu, demi menjaga integritas jabatan staf khusus milenial Presiden serta menjaga nama baik dan spirit milenial yang jujur dan revolusioner, saya meminta Andi Taufan Garuda Putra agar mundur dari jabatannya,” tandas Alan yang juga Mahasiswa Pascasarjana UKSW Salatiga ini. 

IAAC berpesan kepada kaum milenial untuk terus mengedepankan integritas dan kejujuran, membudayakan rasa malu berbuat salah (siri’ na pacce, dalam budaya Sulawesi Selatan), serta jangan takut kehilangan jabatan jika memang harus kehilangan jabatan. (*/mego)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini