by

Lantik Pejabat Struktural, Ketua KPK: Penegakan Hukum Harus Pasti, Adil, Manfaat Serta Tidak Gaduh

JAKARTA, AIRTERKINI.COM – Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Firli Bahuri, melantik Deputi Penindakan, Deputi Inda, Direktur Penyelidikan, dan Kepala Biro Hukum. Para pejabat yang baru dilantik, Selasa, 14 April 2020, tersebut adalah setingkat Eselon I dan II.

Dalam sambutannya, Firli Bahuri mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dan selamat memberikan karya kepada bangsa dan negara dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Ketua KPK ini juga mengatakan, seluruh kinerja pejabat eselon I dan II yang baru dilantik akan dievaluasi secara periodik (per triwulan hingga evaluasi tahunan). Hal tersebut juga dilakukan Dewan Pengawas KPK sebagaimana ketentuan undang-undang KPK.

Dia menambahkan, dirinya memahami harapan publik yang sangat tinggi agar KPK secara serius terus melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi.

“Kami memastikan, KPK akan terus berupaya serius melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 30 tahun 2002, yang telah dua kali diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelas Ketua KPK.

Pemberantasan korupsi menjadi penting, kata mantan Kepala Baharkam ini, karena salah satu cara untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” terangnya.

Begitupun tujuan dari keberadaan KPK, yang pada dasarnya juga mewujudkan tujuan negara melalui pemberantasan korupsi yang seirama dengan amanah alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945. “Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia karena Sesungguhnya Keselamatan Masyarakat adalah Hukum Yang Tertinggi,” timpalnya sambil mengutip kata-kata Filsuf Cicero yang sangat terkenal, “Salus Papuli Suprema Lex Esto”. 

Terkait ini, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan kembali tugas pokok KPK yang dirumuskan dalam pasal 6 UU No. 19 tahun 2019, diantaranya, pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara serta supervisi terhadap instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Hal tersebut tentunya untuk memberikan support kepada arah kebijakan pembangunan nasional terhadap pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi,” ucap Firli Bahuri. 

Ini juga sejalan dengan arah kebijakan umum KPK yang tertuang dalam visinya, “Bersama masyarakat menjadikan KPK sebagai lembaga yang handal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan Indonesia yang maju bebas dari korupsi”. Sedang misinya, “Menguatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik (pasal 6a), meningkatkan sinergitas pencegahan dan penindakan melalui koordinasi seluruh elemen terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (pasal 6b), melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi (pasal 6c), mengefektifkan supervisi terhadap instansi yang berwenang, serta melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi (pasal 6d), mengoptimalkan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi (pasal 6e dan f), serta mewujudkan transformasi organisasi, SDM, sistem informasi dan data berbasis digital”.

Firli Bahuri juga menyampaikan grand strategy KPK untuk mengoptimalisasi pengembalian kerugian negara hasil TPK dan optimalisasi sistem pencegahan yang efektif, serta penguatan monitoring sistem pengolahan administrasi. Upaya pemberantasan korupsi dapat mendorong distribusi kesejahteraan yang adil. Juga diharapkan dapat berkontribusi pada perlindungan rakyat Indonesia dari perilaku koruptor para penyelenggara negara bersama pihak terkait lainnya. 

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini juga memberi penekanan prioritas pada case building kasus SDA seperti Mining, LH, dan Tata Niaga yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Juga pembentukan Satgas yang efektif, khususnya pada Satgas Lidik dan penguatan Satgas LHA dan LHP, serta prioritas penanganan TPPU yang didukung dengan Satgas Asset Tracing.

Penindakan dengan gabungan pasal tindak pidana korupsi dan TPPU, serta penindakan yang berorientasi pada pencegahan secara integratif, memainkan fungsi trigger mechanism dengan mengoptimalkan koordinasi-supervisi-sinergi dengan membangun solidaritas kelembagaan serta mewujudkan hubungan yang kompak dan solid dengan APH lainnya, menuju Indonesia bebas dari korupsi. Penindakan, sejatinya diarahkan pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara untuk kesejahteraan dengan penegakan hukum yang pasti, adil, bermanfaat serta tidak menimbulkan kegaduhan.

“KPK percaya Indonesia bisa menjadi negara yang maju jika kita mampu mewujudkan pemberantasan korupsi, dan sebaliknya kita akan menjadi negara gagal jika pemberantasan korupsi tidak tertangani dengan baik. Namun untuk itu, pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya dilakukan oleh KPK, perlu andil yang utuh dan kuat dari seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat. KPK adalah bagian dari upaya tersebut sebagaimana diamanatkan undang-undang bahwa tujuan KPK adalah agar pemberantasan korupsi dapat berdaya guna dan berhasil guna, dengan harapan hal tersebut akan berkontribusi pada arah menuju Indonesia maju,” kunci Ketua KPK mengakhiri sambutannya. (*/sep)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini