by

Pembagian Bansos di Tokesan Sangalla’ Selatan Dinilai Bermasalah, Kalemnya Dikritik

TANA TORAJA, AIRTERKINI.COM – Bantuan sosial untuk  masyarakat menengah ke bawah dalam menghadapi pandemi virus Corona di Lembang Tokesan, Sangalla’ Selatan, mendapat sorotan dari partai politik (parpol) dan anggota DPRD Tana Toraja. Diantara yang mengkritik, adalah Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sangalla’ Selatan, Elya Pondo. 

Menurut Elya, pembagian sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla’ Selatan dinilai pilih kasih. “Temuan yang kami dapatkan di lapangan adalah ada seorang janda dan lansia harusnya dapat BLT atau bantuan sosial lainnya namun tidak dapat sama sekali,” kata Elya Pondo di Sekretariat DPC PSI Sangalla’ Selatan, Sabtu (9/5).

Sebaliknya, ada yang dobol mendapatkan BLT dan Program Keluarga Harapan ( PKH). “Datanya itu ada di tangan saya. Dan saya bisa pertanggungjawabkan,” tegas Elya. Sementara Ketua DPD PSI Tana Toraja Melky Gora Rantetana, menghimbau kepada para kepala lembang di Toraja agar tidak pilih kasih soal bansos. 

“Ini persoalan kemanusiaan, jangan sampai  karena perbedaan pilihan saat pemilihan kalem, terjadi pilih kasih. Saya harap tidak demikian,” tutur bro Melky. Berdasarkan aturan, calon penerima bansos BLT merupakan masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW. Selain itu calon penerima BLT dari dana lembang tidak menerima program keluarga harapan (PKH) serta kartu sembako dan paket sembako.

Dikonfirmasi, Kepala Lembang Tokesan, Sangalla’ Selatan, Irwanto Pasambe menyatakan, pihaknya sudah kerja maksimal. “Bagi masyarakat yang belum terdaftar penerima BLT agar bersabar. Perlu masyarakat pahami bahwa porsi anggaran lembang terbatas,” beber Irwanto. Ditambahkan, masyarakat Lembang Tokesan berjumlah 800 KK. Sedang Dana Lembang penerima BLT sesuai aturan hanya untuk 151 KK.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Tana Toraja dari Fraksi PDI, Stepanus Maluagan menyarankan, masyarakat agar tetap tenang dan bersabar karena anggaran Dana Lembang terbatas. Namun, Stepanus juga mengakui pembagian sembako dengan penerima BLT ada yang dobol. Ini karena Pemda dinilai terburu-buru dalam membagi sembako.

“Mestinya pembagian BLT Rp 600.000 itu yang didahulukan. Setelah itu sembako. Karena data penerima BLT langsung dari pusat, sementara sembako datanya kebijakan pemerintah daerah. Sekarang rumit. Tidak mungkin kita mau rubah lagi data dari pusat, sudah terlanjur,” ketus Stepanus saat tinjau pembagian BLT, Jumat, 8 Mei 2020. (gis/stef).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 comments

  1. Seharusx bantuan dri pusat yg di transfer lewat BRI , BNI, dan kantor pos itulah yang di dahulukan sisa dri penerima bantuan itu yg sudah ada aturanx klw di desa untuk menerima BLT dana desa yg akan di data ulang oleh aparat DESA , jgn ada yg dobel perlu kita juga tau bahwa data dri pusat juga yg kita tdk tau data tahun berapa yg di pakai untuk penerima BLT, usul saya bisa k di kasih peran kepala kepala desa supaya data untuk penerima bantuan pemerintah di ambil dri kepala desa, karna kepala desa yg lebih tau masyarakat nya yg layak untuk KPM🙏🙏🙏🙏

    1. Bisa dipertimbangkan tapi harus tetap dalam pengawasan, karena bisa saja kadesnya tidak objektif karena ada kepentingan

Berita Terkini