by

Oknum Anggota DPRD Bertindak Arogan di Rujab Bupati Torut, Begini Kejadiannya

TORAJA UTARA, AIRTERKINI.COM – Arogansi kekuasaan ternyata tidak hanya terjadi di lingkungan Kekuasaan atau Eksekutif seperti kerap diberitakan, tapi juga di lingkungan Legislatif. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Rujab Bupati Toraja Utara, di Kompleks Tagari, Rantepao.

Kejadiannya, Jumat malam (15/5), pukul 20.00 Wita. Beberapa lurah dan kepala lembang bahkan camat, sedang berada di rujab Bupati Torut untuk menemui Bupati Kala’tiku Paembonan. Mereka yang datang ke rujab adalah 

Lurah Malango’, Lurah Karassik, Lurah Rante Pasele, Lurah Rante Paku, dan Lurah Bokin. Juga terdapat Kepala Lembang Bangkelekila’, Kepala Lembang Tandung La’bo, serta Camat Bangkelekila’.

Kehadiran mereka dalam rangka koordinasi anggaran dan BOP (biaya operasional). Sayangnya, Bupati Kala’tiku tidak di tempat. Ia belum kembali dari kunker. 

Namun, sambil menunggu, sontak seorang oknum anggota DPRD Torut berinisial JM datang dengan nada emosi dan ribut. Suasana pun gaduh. Amarahnya ditujukan ke Lurah Malango Joni Paembonan tanpa alasan yang jelas. “Saya juga tidak tahu kenapa anggota dewan yang terhormat itu langsung tunjuk-tunjuk saya. Dia bikin malu saya,” ujar Joni Paembonan kepada Airterkini.com, via ponsel, Sabtu malam (16/5). 

Oknum anggota dewan dari salah satu parpol besar tersebut, katanya, bahkan mengancam akan mencopotnya dari jabatan Lurah Malango’.

“Dia mengancam dengan mengatakan kamu tunggu saya pindahkan kamu. Yang mengSK-kan saya kan Bupati. Tidak ada haknya dia mengintervensi saya,” ketus mantan Lurah Tallunglipu Matallo ini. 

Ia mengungkapkan, dirinya malah ditonjok dengan jari oleh yang bersangkutan, hingga mengenai dahinya. “Saya hanya bilang saya tidak akan melawan. Dia bahkan dorong saya tapi ada yang lerai,” jelasnya.

Namun, Lurah Joni mengaku punya batas kesabaran. “Walaupun saya hanya orang biasa tapi punya harga diri juga. Ada saatnya kalau ini berulang, saya pasti akan melakukan perlawanan hukum, saya tidak mungkin diam. Ini negara hukum,” tandas Joni.

Bukan tidak mungkin, tindakan oknum dewan tersebut dapat dijerat pasal 310 KUHP tentang Penghinaan, yakni menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu, dengan tujuan diketahui secara luas. Tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan. 

Tindakan itu juga berpotensi mengarah pada tindak penganiayaan dengan adanya perbuatan pisik yang menyerang seseorang, dan dikenai pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ini belum termasuk pelanggaran terhadap kode etik dewan serta sanksi partai politik. (Topan)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 comments

Berita Terkini