by

Potong SPPD dan Gaji Honorer, Kadis Perumahan Konsel Disorot

KENDARI, AIRTERKINI.COM – Meskipun Presiden Joko Widodo telah tegas, bahkan membentuk satuan-satuan tugas (satgas) hingga ke daerah dengan sebutan Tim Siber Pungli, namun aksi Pungli atau Pungutan Liar itu sendiri tetap ada bahkan kian merajalela.

Seperti Pungli dalam bentuk pemotongan gaji atau honor serta fasilitas PNS berupa dana SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Hal ini juga diduga terjadi di lingkup Pemda Konawe Selatan khususnya pada Dinas Perumahan setempat. 

Dari pantauan di lapangan, diperoleh petunjuk bahwa dugaan pungli dengan modus memotong gaji honorer dan SPPD itu ditengarai berlangsung sejak Ainal Rauf, pejabat Kadis Perumahan sebelumnya, dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

Ainal digantikan oleh Indra Rusdin, Sekretaris Dinas Perumahan sebelumnya. Indra dilantik jadi Kadis Perumahan Konsel akhir Nopember 2019 lalu. Namun selama menjabat kadis, timbul masalah terkait kebijakan yang diambil. Seperti memotong dana SPPD dan gaji honorer.

Rinciannya, untuk tiap perjalanan dinas dipotong 50% dana SPPD. Misalnya Rp500.000 yang diterima tinggal Rp250.000. Sedang untuk gaji honorer, misalnya honor per bulan Rp1.500.000 dipotong Rp500.000, sehingga sisa yang diterima sebanyak Rp1.000.000.

Tidak jelas alasan pemotongan ala pungli ini. Namun, menurut sumber di lingkup Pemda Konsel, pemotongan dana itu konon akan disumbangkan untuk penyelenggaraan MTQ. “Tapi kalau peruntukannya begitu, tidak mungkin, kan anggaran MTQ ada,” ucap sumber tersebut yang enggan disebut namanya.

Ribut soal pemotongan ini, Ketua Perkumpulan WASINDO (Pengawas Independen Indonesia) Provinsi Sultra, Sumarni, meminta Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Sangga, agar memanggil Kadis Perumahan bersangkutan untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban.

“Haknya orang tidak boleh dipotong, apalagi ini tidak punya dasar hukum, tidak boleh begitu. Bupati tidak boleh biarkan itu terjadi, harus ada tindakan. Bersihkan tikus-tikus yang ada. Bupati harus panggil kadisnya dan kalau memang benar setelah dipanggil tindaki, jangan ada pembiaran,” tegas Sumarni didampingi Khairuddin, anggota WASINDO yang lain, di kediamannya, di Puwatu, Kendari, Selasa malam (26/5).

Srikandi Sultra yang dikenal vokal ini, juga meminta sesama aktivis LSM di Sultra agar konsisten dalam menjalankan fungsi kontrol tanpa tedeng aling-aling. “Jangan ada beban dalam melaksanakan tugas. Cuma saja kita juga harus objektif, artinya jangan ada kesan seolah-olah kita mencari-cari kesalahan pihak lain dalam melaksanakan fungsi kontrol kita, itu juga tidak boleh,” pungkasnya. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini