by

PMKRI Gelar Diskusi Webinar Via Aplikasi Zoom Soal Penerapan New Normal

JAKARTA, AIRTERKINI.COM – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), mengadakan Webinar via aplikasi zoom dengan mengangkat tema “Strategi dan Tantangan Penerapan New Normal Di Daerah”, Jumat (5/6). Acara ini diikuti ratusan peserta dari seluruh pelosok Indonesia dari berbagai kalangan.

Dalam Webinar ini, sesuai rilis yang diterima Airterkini.com, hadir sebagai narasumber Wakil Menteri Kemendes PDTT RI Budi Arie Setiadi, Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang yang juga mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Kapuspen Kemendagri Bahtiar, dan Ketua Presidium PP PMKRI Benidiktus Papa.

Wakil Menteri Desa dan PDTT Budi Arie Setiadi, dalam pemaparannya, mengatakan, Pandemi Covid-19i adalah wabah yang melanda seluruh dunia tanpa kecuali termasuk Indonesia. Pasca Pandemik ini, khusus bagi masyarakat desa, tujuan dari new normal adalah agar kehidupan lebih produktif, disiplin, lebih menjaga kesehatan, dan memberikan nilai tambah dalam proses kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. “Karena memang perubahan ini sebagai konsekuensi dari pandemik Covid-19,” timpalnya. 

Ditambahkan, laporan lembaga keuangan dunia menyebutkan, Indonesia masih bisa tumbuh 3 persen di quarter pertama tahun 2020. Dibanding negara-negara lain seperti Cina yang minus 1,6 %, dan Eropa 2,7 %, Indonesia termasuk negara yang memiliki daya tahan ekonomi yang luar biasa. “Walaupun di quarter kedua April dan Juni ini semua negara mengalami penurunan termasuk Indonesia,” terangnya. 

Lembaga keuangan dunia, sebut Budi, juga meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu dari dua negara tercepat dalam pemulihan ekonomi setelah Cina. “Oleh karena itu, perlu kerjasama kita semua agar bisa keluar dari krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia. Mari kita bersama-sama bertarung dan berjuang untuk menggerakan kembali ekonomi kita khususnya pedesaaan karena desa sebagai pusat produksi tanaman pangan agar bisa lebih produktif dan bisa membantu bangsa ini dari ketergantungan import pangan karena 86 persen desa di Indonesia adalah desa berbasis ekonomi pertanian,” jelas Budi mengajak.

Sedang Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang, memaparkan, pandemik Covid-19 merupakan extraordinary atau kejadian yang luar biasa. Ini berdasarkan informasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dimana terdapat 102 dari 514 Kabupaten/Kota aman dari pandemik Covid-19. 

“Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan status 412 kabupaten/kota yang lain. Apakah hijau, kuning atau merah. Dan harus kita dalami lebih lanjut,” beber Teras Narang. Ia mengkritisi kebijakan Pemerintah, DPR dan KPU tentang pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang. Pasalnya, masih di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, menjelaskan tentang ketahanan dalam menghadapi pandemik Covid-19, yaitu kedisiplinan warga negara. “Kami sudah menuliskan dan memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam dua buku,” tuturnya. Presiden Jokowi juga telah menyampaikan bagaimana setiap orang di tengah pandemik tetap produktif. “Kita mencoba untuk membangun konsepsi baru dan bebas dari pandemik Covid-19, karena ini akan berlangsung jangka panjang,” papar Bachtiar.

Pembicara terakhir adalah Ketua Presidium PP PMKRI, Benidiktus Papa. Ia menyampaikan, diskusi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya PMKRI memberikan ruang kepada masyarakat dalam menanggapi rencana pemerintah terkait penerapan kebijakan New Normal. 

Dengan sikap PMKRI ini, menurut Benidiktus, yang diperlukan diskurs atau bahasan soal efektivitas penyelenggaraan PSBB yang sudah berlangsung hampir tiga bulan. “Kami tentu mengapresiasi pemerintah dan stakeholder dalam upaya penanganan Covid. Tapi kami juga memberikan catatan-catatan kritis terkait rencana penerapan New Normal. Yakni, Pemerintah harus membuka data secara terbuka berkaitan dengan evaluasi efektifitas PSBB di seluruh daerah termasuk dalam hal protokol. Kita mau protokol dijalankan secara tegas, disiplin dan konsekuen di lapangan,” paparnya.

Selain itu, kata Beni, transparansi anggaran Covid-19 sebesar 405 triliun sangat penting dibuka ke publik. Sejauh mana penyerapan anggaran pandemi ini harus dibuka dan dijelaskan kepada masyarakat. Akhirnya, Beni mengingatkan, penerapan New Normal harus bisa memberi kepastian kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. “Jangan sampai kebijakan ini hanya sebagai ajang uji coba,” ketusnya. (mgr/gis)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini