by

RDP Komisi III DPRD Tator-Instansi Terkait Bahas Lahan Mapongka

TANA TORAJA, AIRTERKINI.COM – Mapongka adalah lahan yang berada di sekitar Bandara Buntu Kunik (BBK) atau Bandara Toraja. Lahan tersebut ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat bahkan elit. Selain karena lahannya berada di tempat strategis, pemandangannya pun menggiurkan banyak orang. Tak heran, Mapongka jadi perhatian publik masyarakat Toraja.

Betapa tidak, semenjak BBK atau Bandara Toraja ini dikabarkan akan diresmikan Presiden RI Jokowi Agustus mendatang, lahan Mapongka sudah mulai dialihfungsikan sebagai lahan pemukiman penduduk, swalayan, perhotelan, kantor dan bisnis lainnya.

Lahan Mapongka kini diincar banyak pihak dan terjadi saling klaim. Itu sebabnya, Komisi III DPRD Tator yang diketuai Niko Mangera, menggelar Rapat Dengar Pendapat, Jumat (5/6). RDP membahas Penataan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Dalam Wilayah Tana Toraja, menghadirkan UPT KPH Saddan I, Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).

RDP tersebut berjalan lancar meski banyak pertanyaan kritis dilontarkan Anggota Komisi III kepada Kepala Badan Pertanahan, Dekasius Sulle, Kepala UPT KPH Saddan I, Cornelia Pairunan, serta Kabid Penataan dan Peningkatan  Kapasitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Muhardi, S.Pi. 

Dari Anggota Komisi III yang hadir, tiga diantaranya paling aktif mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Ketiganya adalah Dr Kristian HP Lambe’, ST, MM, Nicodemus P. Mangera, SE, dan Randan P. Sampetoding, SE.

Hasil RDP tersebut meminta, BPN Tator agar menunda penerbitan sertifikat tanah yang ada di Mapongka sebelum peninjauan kembali pihak terkait. Pihak BLHD, KPH Saddang I dan BPN juga diminta berkoordinasi tentang peta dan data wilayah yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan lindung milik Pemda serta data wilayah Hutan Produksi Terbatas. (gis)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini