by

BPN Tana Toraja Tak Tahu Persis Sertifikat Yang Dikeluarkan di Kawasan Mapongka

TANA TORAJA, AIRTERKINI.COM – Terkait pengelolaan kawasan hutan Mapongka Mengkendek, yang berada di area Bandara Buntu Kunik atau Bandara Toraja, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, mengaku tak mengetahui persis jumlah sertifikat tanah yang sudah diterbitkan di kawasan Mapongka.

Hal ini terungkap saat pihak BPN Tana Toraja menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tator tentang pengelolaan kawasan hutan lindung dalam wilayah kabupaten Tana Toraja yang digelar Komisi III di Gedung DPRD Tator, Jum’at, 5 Juni 2020.

Saat RDP di Ruang Komisi III, Anggota Komisi, Randan P. Sampetoding, SE mengajukan pertanyaan pamungkas kepada pihak Pertanahan. Pertanyaan Randan Sampetoding, “Yang saya dengar pertanahan katanya sudah keluarkan sertifikat 25 atau 39 lembar ya?”.

Mendengar itu, Kepala BPN Dekasius Sulle, menjawab tidak mengetahui. “Kami belum tau persis berapa jumlah pasti sertifikat tanah yang sudah keluar. Soalnya sejak masa jabatan saya, belum pernah mengeluarkan sertifikat tanah area kawasan Mapongka. Itupun kalau ada sertifikat yang sudah dikeluarkan, mungkin dikeluarkan oleh yang jabat kepala BPN sebelumnya,” ujarnya.

Atas keterangan atau jawaban Dekasius tersebut, Komisi III lalu mendesak pihak BPN agar segera menyerahkan nama-nama pemilik sertifikat tanah yang ada di kawasan Mapongka. “Kami meminta pihak BPN untuk memberikan data dan nama-nama pemilik sertifikat yang sudah terbit dan diduga berada di kawasan Mapongka untuk diberi kepada pihak KPH agar diverifikasi apakah masuk kawasan hutan atau tidak,” tegas Randan Sampetoding.

Sementara Kepala KPH Saddang I Kornelia Pairunan, mengaku kebingungan dalam menunjukkan titik kawasan Mapongka yang diklaim warga namun masih dalam pengawasan hutan lindung. “Sejauh ini kami belum menerima data ril dari BPN soal sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan,” ungkap Kornelia Pairunan dalam rapat tersebut.

RDP yang menghadirkan tiga pihak, yakni BLHD, KPH Saddang I dan BPN Tator, menghasilkan kesepakatan, antara lain, melakukan koordinasi mengenai peta dan data wilayah yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan lindung yang menjadi milik Pemda serta data wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT).

“Dari luas kawasan itu yang dikelola oleh Pemda Tana Toraja ada 100 Ha, yang dikelola oleh Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) termasuk ada permohonan dari Pemda Tana Toraja seluas 103 Ha,” ungkap Kristian P. Lambe’, Anggota Komisi III yang lain.

Salah-satunya, lanjut Kristian, untuk mendapatkan sertifikat harus ada pengakuan dari pemerintah setempat. “Selain itu pemohon penerbitan sertifikat harus diumumkan selama dua bulan berturut-turut, bila perlu di media. Karena jika ada yang komplain, jelas tidak bisa diterbitkan,” terang Kristian. (gis)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini