by

KPK Sorot Data Orang Miskin Pemprov Jatim Terkait Penanganan Pandemi Covid-19

SURABAYA, AIRTERKINI.COM – Data Orang Miskin masih menjadi masalah di berbagai daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Kondisi ini tidak lepas dari perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, lembaga antirasuah tersebut kerap mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki data penduduk khususnya orang miskin yang ada.

Sebagai contoh, untuk Provinsi Jawa Timur. KPK meminta, bahkan mendesak, Pemprov Jatim untuk memperbaiki data orang miskin terkait penanganan pandemik Covid-19 dan kebutuhan penyaluran subsidi di masa mendatang. 

Hal ini disampaikan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam Live Talkshow di TVRI Jawa Timur, Kamis lalu (4/6). Kata Pahala, Pemprov Jawa Timur pada dasarnya telah melakukan banyak hal mulai dari perencanaan, pengaturan, regulasi hingga ke pola koordinasi mengatasi pandemik ini. 

Namun, menurutnya, yang terpenting, pendataan orang miskin harus terus diperbarui. Hadir dalam acara Live tersebut Gubernur Khofifah Indar Parawangsa dan Alexander Rubi Satyoadi, Kepala Perwakilan BPKB Jawa Timur.

Selama ini KPK sudah memantau proses perbaikan data pemerintah pusat melalui STRANAS PK, namun banyak ditemukan data yang belum sempurna di daerah, sehingga dibutuhkan peran integrator data.

“Kami meminta Pemprov Jawa Timur untuk memformulasikan data terkini, bukan saja untuk kebutuhan saat pandemik, tapi untuk kebutuhan masa depan juga,” Pahala.

Data itu, kata Komisioner KPK ini, dibutuhkan untuk penyaluran subsidi atau bantuan sosial lainnya.

Khofifah mengatakan pembaruan data sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, bahkan dalam sehari koordinasi dengan Dukcapil bisa lebih dari 3 kali.

Menurut Khofifah, pendataan dimulai dari tingkat RT, kelurahan hingga kecamatan sudah dilakukan. Namun dia mengakui, ada kesulitan mengakses data hingga ke rumah tangga.

“Pergerakan datanya sangat dinamis, sulit diprediksi, sehingga data terhadap orang miskin selalu invalid,” jelasnya.

KPK terus mendorong Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan. “Jadi mau tidak mau harus diperbaiki,” tegas Pahala.

KPK menyarankan kepada Pemprov Jawa Timur agar dibuat penghargaan apabila DTKS di daerahnya sudah bagus.

“Biasanya dengan adanya penghargaan, daerah akan lebih terpacu untuk melakukan perubahan dan larinya bisa lebih cepat, “ kata Pahala. (*/red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini