by

Buah-buah Pikiran Mantan Sekjen KY, Soal Sengketa Lahan Lapangan Gembira Rantepao *)

Dalam negara demokrasi hak untuk bersuara itu dijamin dan sah, yang penting tidak anarkis. Tetapi harus diingat para Hakim juga sudah disumpah sebagai Penegak Hukum mengadili perkara, dimana hanya profesi inilah yang disebut ‘Yang Mulia’ sehingga biasa disebut Wakil Tuhan. Mereka tidak boleh mengadili dan memutus perkara karena ditekan manusia, karena mereka bertanggungjawab secara moral langsung kepada Tuhan bukan pada atasannya. Kalau itu terjadi maka bisa dibayangkan Hakim akan selalu berada pada posisi yang dilemahkan untuk patuh pada tekanan masyarakat/penguasa. 

Yang paling perlu saat ini adalah materi perkara PK (Peninjauan Kembali) di persidangan, harus benar-benar ada bukti baru yang significant bahwa itu milik PEMDA. Kuncinya di sini bukan dari kata si anu tanpa evident yang memadai di persidangan waktu gelar perkara. Jadi yang utama Pengacara Pemda harus betul-betul jeli, cermat, smart dan fight dalam persidangan, sebab 3 (tiga) kali persidangan sebelumnya kalah telak. PK ini adalah kesempatan terakhir yang sifatnya final dan itu langsung di MA bukan lagi secara berjenjang dari PN, PT dan MA.

Berikut, ‘ISU AKTUAL’ yang berkembang saat ini, yang mungkin dapat bermanfaat bagi Pengajuan PK Lapangan Gembira dan Pacuan Kuda Rantepao adalah sebagai berikut : 

1.    Penangkapan eks Sekretaris MA Nurhadi menyisakan masalah bagi pihak-pihak yang dikalahkan oleh peradilan sesat karena ada permainan oknum pejabat peradilan. Terhadap soal ini, mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun, mengusulkan perlunya menerapkan restorative justice untuk memulihkan keadilan bagi siapapun yang menjadi korban. “Itu yang saya pikirkan. Saya berharap, restorative justice ini menjadi role model di bawah MA. Pasalnya, ketika suatu putusan itu inkracht tapi belakangan terbongkar ada kongkalikong atau penyelewengan pejabat peradilan, maka putusannya tetap berlaku. Kalau pejabat peradilan terbukti melakukan penyimpangan dan menimbulkan kerugian satu pihak, maka pihak tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan PK, peninjauan kembali, walaupun perkaranya sudah putus inkracht,” ujarnya. Menurutnya, gagasan ini mengaitkan dengan teori hukum restorative justice yang tentu semua ahli hukum mengetahuinya. “Me-restorative keadilan yang timbul karena pelanggaran, bagi saya, ini ingin sekali saya suarakan. Ini bukan hanya berlaku untuk perkara saat ini saja, tetapi juga terhadap putusan peradilan yang telah terbongkar adanya permainan oknum pejabat peradilan yang merugikan salah satu pihak di masa lalu,’’ tegas Gayus Luumbun.

2.    Direktur Legal Culture Institute (LeCI) M Rizqi Azmi berharap, penangkapan eks Sekretaris MA, Nurhadi bisa menjadi pintu masuk pemberantasan mafia peradilan yang melibatkan jaringan besar hakim, panitera, pegawai MA hingga Pengadilan Negeri. Rizki menyebut, praktik korupsi di lingkungan pengadilan tak ubahnya hantu yang sering terdengar tetapi sulit ditindak karena semua terlibat dalam persekongkolan mafia peradilan.

3.    Penyidik KPK mengamankan tiga unit kendaraan bermotor saat menangkap eks Sekretaris MA, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, di Simprug, Jakarta Selatan, Senin lalu (1/6). Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik juga mengamankan sejumlah uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dalam penangkapan tersebut. Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan eks Sekretaris MA Nurhadi. Dua saksi tersebut adalah seorang PNS bernama Pudji Astuti dan seorang wiraswasta bernama Onggang J Napitu. “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HSO (Hiendra Soenjoto, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal) yang jadi DPO,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. KPK telah merampungkan penyidikan terhadap Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014, Suheri Terta. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, berkas perkara atas nama Suheri telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Suheri merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau di Kementerian Kehutanan.

Semoga ada kaitannya dengan keputusan yang dirasa aneh dan tak adil atas Tanah Lapang Gembira dan Pacuan Kuda sehingga Pemda mengajukan upaya PK. (Ronny D Tulak)

*) Artikel ini ditulis Ronny D Tulak, mantan PLT Sekjen Komisi Yudisial, dan dikirim via WA ke Airterkini.com

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini