by

Perlunya ‘Kombongan Kalua’ Kuatkan PK Lapangan Gembira ke MA

TORAJA UTARA, AIRTERKINI.COM – Isu Sengketa Lapangan Gembira yang kini kembali bergulir di tingkat PK (Peninjauan Kembali), sebagai respon atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan keluarga H. Ali versus Pemda dan Masyarakat Toraja Utara, terus mengundang tanggapan banyak pihak. 

Pasalnya, perkara ini memang mendapat perhatian publik khususnya di kalangan masyarakat Toraja. Nismar Rumengan, salah satu yang memberi tanggapan. Menurut Pemuka Masyarakat Toraja dan juga Advokat yang kini berdiam di Medan, Sumatera Utara, ini, karena Pemkab Torut sudah kalah tiga nol, di PN, PT dan MA,  maka hampir mustahil PK itu dimenangkan. 

Karena itu, katanya, sehebat apapun performance dan bobot orasi dari seorang kepala daerah, ia ragu akan mampu mempengaruhi pengadilan (MA) di PK. “Baiknya sih, tempuh cara lain, atau plan B, yang punya dampak lebih luas dan jangka panjang, sekaligus dapat menekan eksekutif pusat supaya mengintervensi MA,” ujar Nismar kepada Airterkini.com, via WhatsApp (WA), baru-baru ini. 

Caranya adalah dengan mengumpulkan tokoh-tokoh adat Toraja dalam pertemuan besar atau Kombongan Kalua’. Kemudian keluarkan rekomendasi dengan pernyataan bahwa masyarakat Toraja tidak akan tunduk terhadap putusan MA yang memenangkan Penggugat. 

Nismar mencontohkan, dan ini berhasil, kasus lahan perkebunan PT. TORGAMBA milik Alm. D.L. Sitorus, di Sumut. Tidak bisa dieksekusi sekalipun sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Ini karena seluruh pihak yang berkepentingan di atas lahan perkebunan itu, yakni pekerja dan keluarganya, serta didukung masyarakat sekitar menyatakan siap melakukan ‘bunuh diri’ kalau lahan tersebut dieksekusi pemerintah (karena masuk dalam kawasan hutan).

Saya kira kalau Kala’tiku mampu mengumpulkan tokoh-tokoh adat Sangtorayaan untuk mengadakan kombongan kalua’ seperti yang saya sebutkan, maka kemungkinan besar akan menang PK, akan lebih efektif daripada sekedar berorasi sendiri yang bisa diartikan oleh kandidat penantangnya  sebagai kampanye (terselubung) untuk pilkada mendatang,” tutur Nismar.

Pendapat kurang lebih sama dilontarkan Petrus Tangke Rombe (PTR), mantan Pejabat Bupati Pania Papua. Via WA, PTR menganggap pentingnya hukum adat digunakan dalam proses hukum sengketa lahan Lapangan Gembira. Ini, katanya, selama ini dikesampingkan oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut. “Hukum Adat mustinya diberlakukan. Karena selama ini undang-undang agraria yang utama dan hukum adat dikesampingkan oleh hakim. Makanya kita kalah kita optimis PK menang,” ungkap Tangke Rombe. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini