by

Menaker: Akan Evaluasi Tahapan Rekrutmen ABK WNI di Kapal Asing

JAKARTA, AIRTERKINI.COM – Berbagai kasus eksploitasi anak buah kapal (ABK) WNI di kapal asing akhir-akhir ini, mulai muncul ke permukaan. Agar tidak terulang hal serupa, pemerintah akan melakukan langkah pencegahan. Pemerintah berjanji segera membenahi tata kelola dalam penempatannya.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut dalam acara peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing melalui video conference, Kamis (18/6).

Ida menyatakan, pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan perlindungan bagi awak kapal perikanan.

Ia mengaku, selama ini persoalan tersebut terjadi dimulai bahkan sejak dulu. Mulai dari proses pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, proses rekrutmen, dan pendataan. Lalu, proses pelatihan dan sertifikasi, proses pelatihan calon awak kapal, hingga proses pengawasannya.

”Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan,” tegasnya. Dengan demikian, Ida berharap, tak ada lagi kasus eksploitasi atau pelanggaran perjanjian kerja.

Menyoal perlindungan ABK, Menaker mengatakan, sejatinya perlindungan ini sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Regulasi tersebut jelas menyatakan, awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing merupakan bagian dari PMI. 

Perlindungan itu mencakup perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. ”PMI juga dilindungi dari segi hukum, sosial, dan ekonomi,” ujarnya.

Ida berpandangan, dalam rangka mewujudkan tata kelola penempatan awak kapal yang lebih baik, pendayagunaan potensi laut nasional beserta isinya mutlak harus dilakukan. Sehingga laut Indonesia dapat dimanfaatkan oleh rakyatnya sendiri.

”Maka ke depannya para nelayan atau pun awak kapal perikanan kita tidak lagi hanya bekerja di kapal asing tapi juga kapal Indonesia yang baik,” ungkap Ida.

Pemerintah juga telah menggandeng pihak kepolisian dalam menangani kasus perbudakan modern ABK ini. Termasuk dalam kasus dua ABK WNI yang nekat melompat dari kapal berbendera Tiongkok Lu Qing Yuan Yu 901.

Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha menuturkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak Polda Kepulauan Riau telah menetapkan tiga tersangka atas kasus tersebut. Yakni, Direktur dan Komisaris PT MTB, pihak penyalur kedua ABK tersebut.

”Ketiganya juga jadi tersangka yang ditetapkan Polda Jateng atas kasus ABK yang lain,” ungkapnya. Selain itu, Kemenlu juga telah menindaklanjuti seluruh kasus para ABK WNI dengan bertemu Kemenlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Beijing. Dari pertemuan yang dilakukan KBRI Beijing tersebut, Kemenlu RRT, Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok, dan Pemerintah Kota Dalian berjanji akan melakukan langkah lebih lanjut seperti desakan Indonesia.

”Dalam hal ini Pemkot Dalian telah membentuk satgas antar departemen untuk melakukan investigasi terhadap kasus yang menimpa ABK WNI,” ungkap Judha.

Dugaan kasus eksploitasi dan perbudakan ABK WNI di Kapal Tiongkok ini bukan pertama kali. Sebelumnya, ABK dari Kapal Tiongkok Long Xing 629 juga mengalami hal yang sama. Mulai dari perlakuan yang tidak baik selama di atas kapal hingga gaji tak dibayar. (*/red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini