by

SE Bupati Tator Menghentikan dan Mengangkat Perangkat Desa, Dapat Dikesampingkan

TANA TORAJA, AIRTERKINI.COM – Surat Edaran (SE) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang ditandatangani Bupati Nicodemus Biringkanae , tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Lembang dengan memerintah para Kepala Lembang untuk memperhatikannya, mendapat tanggapan dari Praktisi Hukum, Jhony Paulus SH, MH.

Menurut Pengacara Muda Toraja yang kini lagi beken ini, SE Bupati Tator itu menunjukkan bahwa Kepala Lembang tidak memiliki wewenang dalam memberhentikan dan mengangkat perangkatnya.

“Kalem hrs patut terhadap surat edaran, tp hrs juga dilihat kinerja aparat tersebut dan nanti kita baca psl 28 apa sanksi pidana atau administratif krn yg pilih kalem adalah masyrakat bkn bupati,” kata Jhony kepada Airterkini.com, via WhatsApp, Jumat (19/6).

Jopal sapaan akrab pengacara tersebut, mengatakan ada beberapa pasal yang mendasari kewenangan Kalem dalam memberhentikan perangkatnya.

Pertama, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat 2 huruf b yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugasnya Kades berwewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa”.

Kemudian kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 68 ayat 1 huruf c yang berbunyi, “Perangkat desa berhenti karena diberhentikan”.

Dan yang ketiga, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 pada pasal 5 ayat 2 huruf c yang berbunyi, “Perangkat desa berhenti karena diberhentikan”.

Tapi kalau mekanisme dan prosedurnya sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, karena, “Aturan lebih tinggi dibanding edaran, kekuatan mengikat surat edaran lebih rendah, Pak Kalem jangan takut,” tegas Jhony.

Dari persoalan tersebut, Jhony meminta Pemkab Tator, dalam hal ini bupati, agar tidak terus-menerus membuat kegaduhan. Sebab, kondisi ini bakal berdampak pada tersendatnya roda pemerintahan, dan ujung-ujungnya mengorbankan kepentingan masyarakat Tana Toraja secara luas.

Jhony Paulus menyebut, sebagaimana dalam Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada pasal 13 berbunyi, “Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota selambat-lambatnya 1 tahun setelah peraturan ini ditetapkan”.

Tugas utama Pemkab saat ini, lanjut Jopal, adalah justru mencari solusi yang tidak merugikan Kalem. “Karena ini dampak dari kelalaian Pemkab tidak menjalankan amanah Permendagri,” pungkas Jhony. (step)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini