by

Peringatan Bagi Perusahaan Tambang, Wajib Reklamasi, Jika Tidak Denda Rp 100 M

JAKARTA, AIRTERKINI.COM – Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) terbit, perusahaan tambang yang tidak memberikan dana jaminan reklamasi bakal dipidana lima tahun dan denda Rp 100 miliar.

BACA JUGA : BRI Cabang Rantepao dan Asuransi Bringin jiwa Sejahtera Terlantarkan Nasabahnya

Plt Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM Sujatmiko menyebut, sebelum UU No. 3 Tahun 2020 diundangkan, pemerintah hanya bisa memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Nah, setelah UU terbit, eks pemegang izin pertambangan memiliki kewajiban melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan 100%.

“Kami juga dapat memberikan sanksi pidana khusus bagi para penambang yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang,” jelas Sujatmiko, dalam siaran pers, di situs Kementerian ESDM, Senin (22/6).

Area tambang ini menanti untuk direklamasi (dok.rume)

Sebelumnya, dalam UU No. 4 Tahun 2009 pasal 100 disebutkan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Kemudian, jika pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut.

TONTON VIDEO : Penyaluran BLT Tahap 2 Lembang Salu Tapokko

Dalam UU No.3 Tahun 2020 juga disebutkan, pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang, dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Sujatmiko berharap, dengan adanya aturan baru ini, tidak ada lagi lubang-lubang bekas tambang yang terbengkalai sehingga pencemaran lingkungan bisa dihindarkan.

“Karena ini juga menjadi salah satu tujuan penerbitan UU No. 3 Tahun 2020 yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik,” pungkas Sujatmiko. (*/red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini