by

Smelter Lokal Tolak Harga Patokan, Penambang Minta Ekspor Biji Nikel Dibuka

JAKARTA, AIRTERKINI.COM – Pemerintah diminta kembali membuka keran ekspor biji nikel kadar rendah secara terbatas. Pasalnya, smelter lokal menolak harga biji nikel yang mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM). Menurut Sekjen APNI (Asosiasi Penambang Nikel Indonesia), Meidy Katrin Lengket, tata niaga dan harga nikel domestik masih belum berjalan.

Smelter lokal masih belum menerapkan ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang didalamnya mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM khususnya untuk harga biji nikel kadar rendah.

“Smelter lokal tidak mau menerima harga biji nikel sesuai HPM. Maka kami para penambang biji nikel nasional meminta pemerintah untuk membuka kembali keran ekspor biji nikel kadar rendah secara terbatas,” kata Meidy, seperti dilansir sebuah media online, di Jakarta, Senin (22/6).

Para penambang, di Jetty, Marombo, Konawe Utara, saat melepas pemuatan ore atau biji nikel ke PT VDNI di Morosi, beberapa waktu lalu. (dok.olan)

Meidy menggambarkan, mengacu HPM sebagaimana Permen ESDM No. 11 tahun 2020, harga biji nikel untuk kadar 1,8% secara Free on Board (FOB) semestinya bisa menyentuh US$ 28,93 per wet metric ton (wmt) di bulan Juni ini. Bahkan jika transaksi menggunakan skema Cost, Insurance, and Freight (CIF) harganya bisa sampai US$ 34 per wmt.

Jika merujuk pada pasar internasional, sambungnya, harga biji nikel kadar 1,8% bisa mencapai US$ 70 per wmt secara CIF.  Namun, kontrak masih berdasarkan business to business dan smelter lokal masih menghargai biji nikel kadar 1,8% senilai US$ 27 per wmt.

BACA JUGA : Raker DPR MENTAN Syarul Yasin Limpo Jabarkan Programnya

Oleh sebab itu, kata Meidy, meski saat ini aktivitas pertambangan sudah mulai normal seiring dibukanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah pertambangan, tapi sejumlah perusahaan biji nikel yang menambang biji nikel kadar rendah masih menahan penjualan ke smelter lokal.

“Karena smelter lokal tetap tidak mau melakukan kontrak dengan harga yang ditetapkan pemerintah melalui Permen ESDM No.11 tahun 2020 tentang HPM,” terangnya. Sudah begitu, proses transaksi jual-beli ore atau biji nikel juga sering masih berbelit-belit. Harus menunggu keluarnya COA (Certificate of Analysis) untuk menentukan kadar ore.

TONTON VIDEO : Emak-emak Jadi Orator Demo, Berani Bangat !!

Padahal ore-nya mungkin saja sudah dimakan pabrik. COA ini dikeluarkan Surveyor Independen dan prosesnya memakan waktu berminggu-minggu hingga terjadi transaksi pembayaran. Seperti dikeluhkan seorang penambang bernama Rongan di Kendari, Sultra. Ore-nya, kata Rongan, belum dibayar tuntas. 

Lokasi tambang dan ore itu di Marombo, Konawe Utara, Sultra. Buyer yang juga user ore itu adalah¬† PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). Penjualannya lewat Resandi Yusuf atas nama PT GAR, mitra buyer. “Katanya belum keluar COAnya, jadi kami masih menunggu. Kalau keluar baru dibayar. COAnya yang keluarkan Intertak,” tutur Rongan, baru-baru ini. (*/red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini