by

Kejagung RI Tuntaskan Masalah Investasi Senilai Rp26,3 Triliun

JAKARTA, AIRTERKINI.COM – Kejaksaan Agung RI telah menfungsikan Satuan Tugas Pengamanan atau Satgas PAM Investasi Kejaksaan. Jika di periode lalu disebut dengan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan, kini ada bentukan baru dengan fungsi yang hampir sama yakni Satgas PAM Investasi Kejaksaan.

Satgas tersebut dibentuk 31 Januari 2020 seperti tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 20 Tahun 2020. Pembentukan Satgas PAM Investasi Kejaksaan adalah dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang percepatan investasi, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019. 

Di samping itu menindaklanjuti Nota Kesepahaman Kejaksaan Agung RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono, menyatakan hal ini melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Airterkini, Selasa, malam tadi (23/6). 

BACA JUGA : Kajari Tator Jefri makapedua Safari kesejumlah Masjid

TONTON VIDEO : SMT Bantuh 3 Bersaudara Lumpuh di Toraja

“Hingga semester 1 tahun 2020 ini terdapat Rp 26.309.825.850.000 nilai investasi yang telah difasilitasi dan dituntaskan permasalahannya,” jelasnya. Hari mencatat, hingga 31 Mei 2020, total ada enam masalah yang telah diselesaikan oleh Satgas PAM Investasi Kejaksaan. 

Salah satu dari enam masalah itu terkait permasalahan penerbitan izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang terkendala pembahasan Perda RTRW di Konawe Selatan dengan total investasi Rp 14 triliun.

Satgas juga menangani persoalan terhambatnya penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah terkait pelaksanaan Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap Kota Bandar Lampung, dengan nilai investasi Rp 1,1 triliun. 

Ketiga, pembayaran selisih volume pekerjaan terkait proyek pembangunan LRT Jakarta Kelapa Gading-Velodrome, dengan nilai investasi Rp 5,2 triliun.

Keempat, tumpang tindih Perijinan Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah, dengan nilai investasi Rp 2,6 triliun. 

Kelima, terhambatnya Penerbitan Sertifikat karena belum dilaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Tangerang-Banten, dengan nilai investasi Rp 41,4 miliar.

Keenam, potensi Kerugian dan Posisi Negatif Kerjasama Investasi Di bidang Properti, dengan nilai investasi Rp 29,9 miliar. 

Hari menjelaskan, dalam penyelesaian berbagai masalah investasi dimaksud, Satgas PAM Investasi Kejaksaan mengedepankan pendekatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BKPM dan pemerintah daerah.

“Serta menerbitkan sejumlah rekomendasi dalam mencari titik temu penyelesaian permasalahan terkait dengan aspek hukum,” ujar Hari. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini