by

Ketua Umum IWO: Bansos Tidak Boleh Ada yang Tidak Valid

JAKARTA, AIRTERKINI.COM – Ketua Umum DPP IWO (Ikatan Wartawan Online) Jodhi Yudono menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di seluruh Indonesia, baik di tingkat DPW Provinsi maupun DPD Kabupaten/Kota, agar proaktif mengawasi pendistribusian bantuan Covid-19. Instruksi ini dilontarkan Jodhi Yudono, Selasa (16/6). 

Tentang bantuan atau bansos, kata Jodhi, jika ada temuan harus dibongkar. “Bantuan sosial tidak boleh ada yang tidak valid,” tegasnya. Pernyataan Jodhi ini menjadi suguhan berita aktual media online IWO Se-Indonesia. Instruksi Ketum IWO rupanya juga sampai ke lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

BACA JUGA : Smelter Lokal Tolak Harga Patokan Penambang Minta Ekspor Biji Nikel di Buka

TONTON VIDEO : Ketika Emak-Emak Jadi Orator Demo, Berani Bangat !!

“Sore tadi seorang pejabat KPK menelpon saya. Tentu saya tak gemetar karena saya tak melakukan tindak pidana korupsi. Pejabat tersebut mengapresiasi statemen saya yang dimuat oleh media kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia tentang instruksi saya selaku Ketua Umum agar anggota IWO memberitakan kecurangan-kecurangan yang dilakukan aparat/pejabat berkait bantuan sosial selama pandemi Covid-19, ” ungkap Jodhi, Minggu (21/06). 

Atas instruksi tersebut, KPK berencana mengundang pihak IWO ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. “Di ujung perbincangan, pejabat KPK tersebut akan mengundang kami ke Kuningan untuk bersilaturahmi dan menjajaki kerjasama edukasi wartawan online dengan spirit pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutur Jodhi. (cul/albert)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini