by

PT Malea Bermasalah, Puluhan Karyawannya Di-PHK, DPRD Tator Pun Bertindak

TANA TORAJA, AIRTERKINI.COM – Lagi-lagi, puluhan karyawan perusahaan di-PHK di tengah pandemi Covid-19. Kasusnya terjadi di Tana Toraja. Perusahan yang men-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawannya itu adalah PT Malea Energy Hydropower. Perusahan ini bagian dari Kalla Group atau konon milik mantan Wapres Jusuf Kalla. Lokasi perusahaan ini berada di Lembang Randan Batu, Sandabilik, Kecamatan Makale Selatan.

PT Malea, saat ini mengelola proyek PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama (I) berkapasitas 2 x 54 MW dan tahap II sebesar 3 x 75 MW. Karena pengelolaan proyek tersebut menjadi dua tahap, maka lokasi lain Malea berada di Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng. 

Dalam perjalanannya, memasuki masa pandemi Corona saat ini, Malea sontak men-PHK puluhan karyawannya. Atas tindakan ini, puluhan karyawan Malea asal Lembang Buakayu yang jadi korban pun menggelar demo ke kantor DPRD Tana Toraja di Makale, Selasa (30/6). Sejauh ini Malea memang sering mendapat sorotan dan protes keras dari masyarakat setempat. 

Namun keberatan masyarakat itu dianggap angin lalu. Diduga ada kekuatan di belakang Melea yang membuatnya tidak goyah. Kekuatan atau power itu ditengarai adalah oknum petinggi Tana Toraja sendiri. Ini yang membuat seolah Malea kebal hukum. Karena itu, terkait PHK, warga Buakayu yang juga karyawan Malea, menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD setempat. 

Para pendemo berharap, Dewan Tator sebagai wakil rakyat agar berani menunjukkan taringnya dalam memperjuangkan aspirasi mereka.

Suasana Gedung DPRD Tana Toraja

Para karyawan Malea yang di-PHK tersebut merasa dirugikan lantaran keputusan managemen dinilai sepihak. Tindakan ini, katanya, berdampak besar bagi kelangsungan hidup mereka. 

BACA JUGA : Warga Lembang Bau Selatan Tandu Orang Sakit Sejauh 7 Km

Sebanyak 15 anggota DPRD Tator dari Komisi II menerima kedatangan karyawan Malea. Yaya, seorang dari korban PHK, mengungkapkan, awalnya Pebruari 2020 sebagian besar karyawan Malea dirumahkan karena pandemi. Masuk April, karyawan Malea kemudian mendapat surat PHK. 

TONTON VIDEO : Rasa Kebersamaan di HUT BAYANGKARA KE 74 Polres Tana Toraja

Ironisnya, dalam melakukan PHK pihak Malea melibatkan kepolisian. Tugas polisi untuk mengantar surat PHK ke rumah masing-masing karyawan. Cara ini membuat para karyawan  merasa dizalimi. Dalam dialog Karyawan PHK-Dewan Tator, terungkap berbagai masalah selama ini. Para karyawan tersebut merasa berhak bekerja di PT Malea.

“Bayangkan tanah kami telah dibeli perusahaan Malea hanya seharga Rp3000/meter dan dibelinya Rp30.000.000/Ha. Dan masih ada hal lain yang dikesampingkan PT Malea. Kami lakukan ini karena kami ingin dilibatkan di perusahaan itu,” kata Yaya R, di hadapan belasan anggota Dewan.

Mereka juga menyampaikan adanya ketidakberesan dalam kepengurusan karyawan soal BPJS. Menurut Yaya, setiap bulannya karyawan dipotong gajinya untuk BPJS namun pemotongan itu terkesan sia-sia. Setiap bulan gaji kami dipotong Rp 52.000, tapi di saat kami sakit, tetap kami bayar karena dimintai dari pihak rumah sakit,” ungkap Yaya blak-blakan.

Hal lain yang disampaikan, soal AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) mengingat perusahaan tersebut berada di sekitar aliran Sungai Sa’dan di Makale Selatan. Sejak adanya PT. Malea masyarakat setempat tidak lagi menikmati air bersih. Apalagi saat musim kemarau, masyarakat selalu kekurangan air lantaran sudah ditampung di pengairan penampungan Malea. Air tersebut seharusnya mengalir di sungai namun dialih-fungsikan untuk kepentingan PT. Malea

Soal pengaduan hak karyawan Malea melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tator selama ini, juga mengemuka. Menurut mereka, akses pengaduan tersebut sejauh ini tidak berjalan. “Setiap kami mau mengadu ke Disnaker Tana Toraja, kami selalu diarahkan ke Disnaker provinsi, dengan  alasan Disnaker kabupaten tak lagi menangani pengaduan korban PHK PT. Malea. Melainkan  sudah ditangani langsung oleh Disnaker provinsi” tutur Yaya. 

Setelah mendengar tuntutan para korban PHK tersebut, Komisi II DPRD Tator selanjutnya berjanji, akan memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasan. Selain penjelasan, pihak Dewan juga akan meminta pertanggungjawaban PT Malea dengan menanyakan langkah penyelesaian yang akan ditempuh. (gis)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini