by

Media Center Covid-19 Tator Tak Transparan Kelola Anggaran, Diduga Ada Kongkalikong

TANA TORAJA, AIRTERKINI.COM – Pandemi Covid-19 harus ditangani dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) di daerah. Pembentukan Satgas itu dilakukan Pemda setempat. Seperti halnya di Tana Toraja, Satgas Covid-19 tersebut terus bekerja. Bahkan untuk menunjang tugas dan tanggungjawabnya, dibentuklah Media Center Satgas Covid-19 Tana Toraja.

Konsekwensinya, dalan tahun anggaran 2020, untuk operasionalnya, media center pandemi ini menganggarkan Rp901.050.000,-. Namun dari total anggaran tersebut tidak jelas peruntukannya. Seperti alokasi dana untuk wartawan dan LSM terkait biaya publikasi atau peliputan.

Isu tentang dana publikasi penanganan Covid-19 ini terus menjadi perbincangan kalangan Wartawan dan LSM di Tator. Pasalnya, pelibatan lembaga kontrol sosial ini tidak sepenuh hati dilakukan. Ini dibuktikan dengan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Hal ini terungkap saat Airterkini hendak mengkonfirmasi kejelasan anggaran tersebut serta item peruntukannya, di Posko Media Center, Rujab Bupati Tator, Makale, Rabu, 8 Juli 2020. Beberapa petugas yang ada di posko tampak menghindar dan saling lempar tanggungjawab. 

“Saya hanya menangani informasi di media center. Pak Kadis ada di Makassar, ada Sekretaris Satgas Covid-19 di situ pak Alvius Tandirerung, tapi sibuk,” kata Kepala Bidang Infokom Tana Toraja, Daniel Galenta.

Alvius Tandirerung, yang sebenarnya berwenang menjelaskan, juga menghindar. Tak habis akal, Airterkini terus mendesak Daniel Galenta agar dipertemukan dengan Alvius untuk meminta waktu 5 menit guna mengkonfirmasi anggaran tersebut. 

Namun Daniel lagi-lagi berdalil bahwa Sekretaris Satgas tersebut tidak bisa diganggu. “Tidak bisa diganggu, lagi urus pasien Covid-19,” kilahnya.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Tana Toraja Nico Mangera mengatakan, anggaran peliputan untuk wartawan dan LSM berasal dari Kementerian. Dan adanya Media Center Covid-19 dibentuk di pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, menunjukkan bahwa wartawan dan LSM memang harus dilibatkan.

“Anggaran peliputan Covid-19 untuk wartawan dan LSM jelas diatur dalam peraturan kementerian. Tujuannya agar wartawan dan LSM mengontrol langsung penyaluran bantuan Covid-19 di lapangan seperti apa,” terang Nico Manggera. Ia meminta keterlibatan wartawan dan LSM benar-benar dilakukan sesuai fungsinya. 

“Sebaiknya wartawan turun langsung di lapangan. Tidak boleh hanya mengandalkan press release dari media center. Bisa saja data di lapangan atau kejadian di lapangan berbeda dengan press release media center,” pintanya. 

Sementara itu, Stepanus, seorang praktisi media, mengatakan, menyayangkan sikap dan tindakan yang ditunjukkan Sekretaris Satgas dan Koordinator Media Center Covid-19.

“Itu tindakan kesewenang-wenangan yang tidak pantas dilakukan oknum aparatur sipil negara, dengan menghalang-halangi tugas wartawan. Ini melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Siapapun yang menghalangi-halangi tugas wartawan dipenjara dua tahun atau denda Rp500 juta. Coba buka pasal 18 Undang-Undang 40 itu,” tandas Stepanus mengingatkan, via telepon genggam. (gis)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini