by

Masih Soal Alfamidi, Ini Kata Ketua Komisi 3 DPRD Tana Toraja Niko Mangera

TANA TORAJA, AIRTERKINI.COM – Perizinan tentang bisnis retail Alfamidi di Tana Toraja seperti yang saat ini dibangun di area Bandara Buntu Kunik atau Bandara Toraja, Mengkendek, sebagaimana dilansir sebelumnya, terus menuai tanggapan. Respon terutama datang dari pihak DPRD Tana Toraja, yakni Ketua Komisi 3, Niko Mangera.

Kepada Airterkini, via WhatsApp (WA), Sabtu (11/7), Niko mengatakan, pihaknya telah memanggil pimpinan OPD terkait yakni Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang lalu. “Saya sudah panggil untuk RDP dari situ terungkap bahwa pendirian bangunan di Mengkendek dan di Makale itu diperuntukkan buat Alfamidi,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Niko, pihaknya telah memerintahkan agar menghentikan pembangunan gedung Alfamidi tersebut. “Alasannya, antara lain, bangunan-bangunan tersebut tidak memenuhi standard pengurusan IMB dengan benar…cacat administrasi. Kemudian, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini alangkah berdosanya kita bila menghadapkan pengusaha mikro kita yang masih dalam keadaan kempas kempis dengan pengusaha retail yang berskala nasional,” ujar Niko.

Pihaknya, tambah Politisi Partai Golkar ini, bukan menolak investasi tapi bagaimana investasi itu membuat nyaman pengusaha mikro lokal yang ada. “Kalau investasi itu datang untuk memberi kenyamanan tapi mematikan pengusaha mikro itu sama saja mendirikan menara gading dengan menyengsarakan rakyat,” timpalnya. Sementara itu, langkah Kadis PMPTSP Yurinus Tangkelangi’ mengeluarkan izin Alfamidi dengan prosedur yang diduga menyimpang dinilai merupakan kekeliruan. 

Pasalnya, izin yang dikeluarkan tanpa izin prinsip dari bupati. Namun hal ini ditentang Kabid Perizinan Dinas PMPTSP Andarias Lebang. Menurut Andarias, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 maka izin prinsip dinyatakan sudah tidak ada lagi. Pandangan berbeda disampaikan Sekab Tator, Semuel Tande Bura. Menurutnya, untuk perizinan harus ada pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kadis PMPTSP.

Andarias Lebang

“Jadi Kadis PTSP yang koordinir telaah teknis dari beberapa OPD terkait dan sebelum terbit izin dikomunikasikan ke Pak Bupati, sehingga Sekda tidak tahu progres dokumen/bahan yang diproses. Terima kasih, ada waktu saya ingatkan ke Dinas PTSP,” jelas Sekab Tator via WA, menanggapi informasi dan pesan Airterkini, Senin, 13 Juli 2020. (gis)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini