by

Tender IPAL RS Lakipadada Disoal, Benarkah Ada Indikasi Penyimpangan ?

TANA TORAJA, AIRTERKINI.COM – Pelaksanaan lelang atau tender proyek khususnya di daerah, harus selalu dalam pengawasan, karena jika tidak dikuatirkan terjadi penyimpangan dalam proses tender. Betapa tidak, indikasi penyimpangan itu bisa terjadi jika dari awal ada niat hendak memenangkan rekanan atau perusahaan tertentu dalam tender tersebut. 

Seperti halnya pada lelang proyek Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) RSUD Lakipadada Tahun Anggaran 2020 di Tana Toraja. Proyek dengan nilai pagu Rp4.338.982.000,00 ini belum lama dilelang dan dimenangkan CV Riaprima Putri Ambar dengan nilai penawaran Rp4.190.435.320,22.

Pasca pengumuman pemenang, dan setelah melewati masa sanggah, awak media ini menerima laporan kalau tender proyek IPAL tersebut sejatinya diduga menyimpang. Pasalnya, pemenang tender harus memenuhi syarat IPAL dengan standard medis yang ada.

Seperti memiliki sertifikat produk dengan dukungan Izin Usaha Industri Incinerator, Izin Edar Produk dari Kemenkes, Teknologi Ramah Lingkungan, Sertifikat Merek Kemenkumham, Izin Operasional Incinerator, dan ISO 9001, 14001 dan OHSAS 8001. 

Sertifkat tersebut bisa dijadikan referensi ke rumah sakit. “Ini menyangkut medis jadi harus pengelolaannya beda. Contoh misalnya, dalam limbahnya kita taruh ikan koi, kalau tidak bisa hidup atau mati berarti tidak memenuhi syarat. Ini rumah sakit pak. Nah ini kalau dipaksakan dikerja, LSM dan teman-teman media bisa lihat pembuangan limbahnya apa bisa menghidupkan atau tidak. Kalau tidak berarti sudah salah itu,” ujar sebuah sumber Airterkini yang layak dipercaya.

Sumber yang enggan disebut namanya ini, mempertanyakan sertifikat produk yang dimiliki perusahaan pemenang tender tersebut. Konon, yang membuat syarat dan spek serta RAB lelang proyek IPAL dimaksud adalah pihak RSUD Lakipadada lewat PPKnya. 

Elsa Patinggi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saat dikonfirmasi via WhatsApp (WA), Rabu (5/8), mengatakan, semua proses yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku. “Untuk penunjukan pemenang itu bukan ranahnya pihak RSUD Lakipadada untuk menjawab itu. Bisa dikonfirmasi ke ULP yang memiliki kompetensi untuk menjawab,” ungkapnya.

Pihaknya, tambah Elsa, hanya bertugas menyiapkan dan mengikuti semua persyaratan yang ditentukan dan selanjutnya diserahkan ke ULP. Namun ketika ditanya apakah syarat, spek dan RAB yang diajukan PPK itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan tertentu untuk dimenangkan, Elsa tidak merespon.

Pihak ULP atau UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) sendiri, pada dasarnya hanya melakukan tender. “UKPBJ cuma tender saja masbro, kalau spek itu dari PPK, dan sebelum dibawa ke UKPBJ sudah direview sama inspektorat,” jelas Candra Resa, via WA, kemarin (5/8). 

Merespon dugaan kecurangan dalam tender IPAL ini, Roland Bato’rante Hutasoit, Aktivis Toraja Transparansi, meminta, agar masalah tersebut dilaporkan ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). “Saya kira kalau memang betul ada dugaan kecurangan dalam proses tender yang lalu apa salahnya dilaporkan saja ke KPPU. Ini juga harus jadi pembelajaran. Dan kalau memang nanti terbukti melalui sidang KPPU setelah dilaporkan, tidak tertutup kemungkinan bisa juga dipidanakan,” tegas Roland dari Balikpapan, ketika dihubungi via ponsel, sore ini (6/8). (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini