by

Soal Tender IPAL RSUD Lakipadada, Toraja Transparansi Minta Aparat Hukum Segera Turun Tangan

TANA TORAJA, AIRTERKINI.COM – Masalah di balik tender proyek Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) RSUD Lakipadada tahun anggaran 2020 yang diduga menyimpang, seperti diberitakan sebelumnya, mendapat perhatian serius Aktivis Toraja Transparansi, Roland Bato’rante Hutasoit. Ia kaget mendengar adanya laporan tender IPAL tersebut.

Kepada Airterkini.com, Roland meminta masalah tersebut agar ditindaklanjuti dengan proses hukum, yang diawali dengan pengumpulan data serta pengambilan bahan keterangan (pulbaket) di lapangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses lelang atau tender hingga keluarnya pengumuman pemenang. 

“Aparat hukum bisa turun mengecek awal di lapangan tentang kebenaran adanya dugaan penyimpangan dalam proses tender yang lalu dengan meloloskan perusahaan tertentu memenangkan tender tersebut. Kalau misalnya dari pemeriksaan tersebut ditemukan dua bukti awal yang cukup silahkan dilidik dan disidik. Kita tidak boleh hambat kerja aparat,” kata Roland.

Selain itu, kata dia, masalah tersebut juga  dapat dilaporkan ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk disidangkan. “Selain proses pidana, saya kira yang tepat saat ini laporannya ditujukan ke KPPU untuk disidangkan. Tidak mungkin lagi membuat sanggahan, karena jadwal tahapanmya sudah lewat,” jelas Roland, via handphone, Selasa malam (11/8).

Untuk diketahui, anggaran pagu untuk proyek IPAL ini sebesar Rp4.338.982.000,00. Pasca tender, anggarannya berubah menjadi Rp4.190.435.320,22, sesuai nilai penawaran perusahaan pemenang,  CV Riaprima Putri Ambar. Hanya saja, perusahaan tersebut diduga tidak memiliki sertifikat produk.

Juga tanpa Izin Usaha Industri Incinerator, Izin Edar Produk dari Kemenkes, Teknologi Ramah Lingkungan, Sertifikat Merek Kemenkumham, Izin Operasional Incinerator, dan ISO 9001, 14001 dan OHSAS 8001. Sertifkat tersebut dapat dijadikan referensi ke rumah sakit. Terjadinya bias dalam tender IPAL ini diduga karena ada intervensi dari oknum tertentu.

Konon, oknum berinisial YK ini dikenal sebagai orang dalam lingkaran 01 Tana Toraja. Ia mampu mempengaruhi kerja dan keputusan panitia lelang atau pokja ULP dalam menetapkan pemenang. Pengaruhnya dimulai dari PPK dalam menentukan persyaratan, spek dan rencana anggaran biaya (RAB) yang kemudian diserahkan ke panitia atau pokja ULP. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini