by

Terendus, Belanja Pengadaan DAK 2020 Untuk SD-SMP Di Disdik Torut Diduga Di-PL-kan

TORAJA UTARA, AIRTERKINI.COM – Pengawasan atas berbagai program kegiatan pemerintah, pisik maupun non pisik, khususnya di daerah, tampaknya memang harus diperketat. Karena jika tidak, maka dikuatirkan yang terjadi penyimpangan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Banyak bukti sudah, akibat lemahnya pengawasan terjadi penyimpangan di sana-sini.

Masih segar di ingatan kasus proyek pengadaan Laptop untuk SMP yang menyeret mantan Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Toraja Utara, PK. Kasus ini berujung pada pemecatan yang bersangkutan dari PNS. Selain dipecat dengan tidak hormat, terpidana PK harus menjalani hukum penjara. Tragis memang. Namun apakah ini membawa efek jera bagi PNS atau ASN lainnya, wallahualam.

Ironisnya, kasus tersebut belum lama terjadi, kini mulai terendus adanya aroma dugaan penyimpangan pada kegiatan belanja Pengadaan DAK (Dana Alokasi Khusus) 2020 untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan (Disdik) Toraja Utara. Pengadaan tersebut seharusnya dilakukan dengan cara E-Katalog. Namun bocoran menyebut, pengadaan itu bakal di-PL-kan atau dengan pengadaan langsung.

Seperti untuk pengadaan peralatan pendidikan IPA dan IPS SD. Juga pengadaan peralatan laboratorium IPA Biologi, alat peraga Matematika, dan alat peraga IPS, semuanya untuk SMP. Mendapat bocoran ini, Airterkini.com langsung mengkonfirmasi ke PPK DAK SMP, Pebri Nahsjun, via WhatsApp (WA), satu hari ful kemarin, Senin (10/8), namun tidak direspon.

Anehnya, pesan WA masuk ke nomornya hanya di-read dengan klik biru. Pesan konfirmasi dengan bunyi yang sama ditembuskan ke Kadis Pendidikan Torut Yeremia T Marewa, juga terbaca dengan klik biru. Tidak adanya jawaban Pebri yang juga Kabid SMP ini menunjukkan kalau yang bersangkutan bungkam. Atas hal ini, Ketua Yayasan Peduli Tondok Toraya Drs Rony Rumengan yang dimintai tanggapannya, menyesalkan.

Seharusnya, kata Rony, seorang aparatur seperti ASN apalagi dengan jabatan yang disandangnya, beritikad baik dengan memberi jawaban dan menjelaskan yang sesungguhnya, bukan malah bungkam dengan diam. “Tidak bisa begitu, anda kan pelayan masyarakat yang hidup dari uang negara yang sumbernya dari masyarakat, apalagi ini mengkonfirmasi, wah parah. Harus dilaporkan ke Bupati kalau sampai anak buahnya begitu,” tegas Rony yang juga mantan jurnalis Suara Pembaruan ini.

Wartawan senior yang kini bergelut di dunia tambang nikel di Sultra ini, me-warning ASN khususnya pejabat dan pejabat fungsional yang ada seperti PPK di lingkup Pemda Torut agar berhati-hati dalam mengelola anggaran dan kegiatan yang ada. “Jangan sekali-sekali bermain-main dengan anggaran yang ada kalau mengelola kegiatan atau proyek. Efeknya jelas, pasti proses hukum. Apalagi kalau memang benar ada dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan DAK itu wah repot, hati-hati, saya ingatkan. Jangan Kantor Dinas Pendidikan Torut dijadikan sarang penyamun,” beber Rony dengan geram, siang ini (11/8). (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini