by

Warga Masyarakat Paku Di Masanda Pertanyakan Laporannya Mengendap Di Kejari Tana Toraja

TANA TORAJA, AIRTERKINI.COM – Berbeda di zaman dulu yakni era orde baru, warga masyarakat di desa atau di lembang (sebutan lokal untuk Toraja) kini tidak lagi bisa dibodohi. Mereka malah berani mengawasi, mengkritik, dan melaporkan kepala desa atau kepala lembangnya jika ditemukan ada sesuatu yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Seperti dialami Kepala Lembang (Kalem) Paku di Kecamatan Masanda, Tana Toraja, Markus Lintin Paretta. Markus dilaporkan warganya melalui surat ke Kejaksaan Negeri setempat sejak 9 Januari 2020 lalu. Surat tersebut ditandatangani 7 (tujuh) tokoh masyarakat mewakili masyarakat Lembang Paku.

Dalam suratnya, para pemuka masyarakat lokal melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi penyelewengan Dana Desa (DD) dan/atau Alokasi Dana Desa (ADD)  tahun 2019 yang konon dilakukan Kepala Lembang Paku. Dalam mengelola DD dan ADD, sang Kalem, menurut laporan tersebut, tidak pernah melibatkan BPL (Badan Perwakilan Lembang), semacam lembaga legislatif di desa. 

Hanya melibatkan aparat lembang dalam rapat program. Program pun, katanya, tidak maksimal dilakukan. Seperti jika ada temuan hasil pemeriksaan Inspektorat, hanya ditandatangani orang tertentu. Juga soal BUMDES atau BUMLEM (Badan Usaha Milik Lembang), pengurusnya tidak pernah difungsikan. Pelatihan BUMLEM yang diadakan di Bali diikuti Kalem dan Bendahara Lembang Damaris Kombong Lamba’, bukan unsur pengurus BUMLEM.

Pengurus BUMLEM dimaksud adalah Daud Daniel F Rompas selaku ketua, Ruben Papalangi sebagai sekretaris, dan Rinawati selaku bendahara. Para pemuka masyarakat Paku juga melaporkan dana-dana lembang yang belum dipertanggungjawabkan hingga dibuatnya surat laporan masyarakat tersebut.

Diantaranya, dana untuk bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebesar Rp7,2 juta, bidang kelembagaan masyarakat Rp9,3 juta lebih, bidang pertanian dan peternakan Rp184,7 juta lebih, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Rp150,8 juta lebih, bidang penanaman modal Rp100,2 juta, dan dana tak terduga Rp36,183 juta.

Surat laporan masyarakat tersebut ditembuskan ke Kapolres dan Inspektorat Tana Toraja. Karena laporannya sudah satu semester lebih atau hampir 8 (delapan) bulan mengendap di Kejari Tana Toraja dan belum juga ada ‘action’, maka seorang dari warga atas nama pelapor berulangkali menghubungi Redaksi Airterkini.com mempertanyakan proses tindaklanjut laporan tersebut. Kasi Intel Kejari Tana Toraja Ariel Denny Pasangkin SH saat dikonfirmasi, via WhatsApp, baru-baru ini, mengatakan, penanganannya masih berjalan. “Sementara berjalan ambe,” ujarnya.

Pelapornya juga, kata Ariel, sudah datang dan sudah dijelaskan. Konon, pihak kejaksaan masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Inspektorat setempat. Kalem Paku sendiri, Markus Lintin Paretta, ketika dikonfirmasi via handphone, Senin (17/8), mengatakan, laporan yang mengatasnamakan masyarakatnya itu tidak benar. “Saya kira itu hanya dilatarbelakangi kepentingan politik. Masyarakat mana yang melapor. Saya terpilih kedua kalinya jadi kepala lembang itu karena keinginan masyarakat. Masyarakat masih minta saya. Terus kemudian ada masyarakat melapor, masyarakat yang mana,” ketus Kalem Paku. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini