by

Tender Rehab Poros Buntulimbong-Likulambe’, Pokja PJK Torut Menangkan Penyedia Bermasalah

TORAJA UTARA, AIRTERKINI.COM – Panitia atau Pokja PJK (Pemilihan Jasa Konstruksi) Toraja Utara, kembali berulah. Pasalnya, perusahaan penyedia yang dimenangkan pada lelang paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Poros Buntulimbong-Likulambe’ Kecamatan Bangkelekila’ tahun anggaran 2020 dengan nilai pagu Rp1,3 M lebih, diduga tidak memenuhi syarat. Pengumuman penetapan pemenang telah disampaikan panitia atau pokja hari ini, Kamis, 20 Agustus 2020. 

Pemenangnya adalah CV Dwi Karya. Dari awal, dugaan penyimpangan dalam proses tender ini mulai tercium saat memasuki tahap Pembuktian Kualifikasi dimana pihak Pokja hanya mengundang 2 (dua) dari tiga penyedia yang bersaing. Namun anehnya, yang diundang justru penyedia yang tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki pelaksana lapangan  pekerjaan jalan dengan sertifikat TS028. Tenaga lapangan tersebut melekat pada Penanggungjawab Teknis (PJT) perusahaan seperti tertera dalam lembaran IUJK dan LPJK.

Berdasarkan penelusuran, Dwi Karya memiliki tenaga pelaksana pekerjaan dengan sertifikat TS029 dan TS045 yang tidak disyaratkan. Sedang satu penyedia lagi tidak diundang, padahal memenuhi syarat karena memiliki pelaksana lapangan, TS028. Syarat ini tertuang dalam BAB IV perihal LDP (Lembar Data Pemilihan) Dokumen Pemilihan Nomor 04/PK/REKONSTRUKSI-BPBD/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020. 

Kejanggalan lain dilakukan pokja atau panitia pada tahap pemberian penjelasan. Pihak panitia tidak berusaha menjawab pertanyaan ketiga penyedia. Dugaan penyimpangan ini juga terjadi pada tender paket pekerjaan Rekonstruksi Tebing Pengaman Jalan Poros To’dama’ -Sapan dengan nilai pagu Rp945 juta. Data pemenang paket pekerjaan rekonstruksi tebing ini, ternyata tidak ditemukan dalam aplikasi Sertifikasi SIKI LPJK. Ini mengindikasikan dokumen SBU (Sertifikat Badan Usaha) tidak berlaku lagi karena tidak dapat diakses. 

Dengan adanya dugaan penyimpangan dalam proses tender tersebut, memunculkan pertanyaan banyak pihak. Pertanyaan dimaksud terkait sangsi atau keraguan terhadap kemampuan Pokja dalam mengelola tender. “Terus terang dengan adanya tender sepeti itu apalagi kalau menyimpang dari aturan, tentu pertanyaan yang timbul seberapa jauh profesionalisme panitia atau pokja. Apakah betul mereka memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa atau tidak,” ujar Antonius Ramma, Sekjen Perkumpulan WASINDO (Pengawas Independen Indonesia).

Kepada Airterkini.com, via handphone, siang ini, Antonius mengatakan, untuk menguji kebenaran ada-tidaknya sertifikat pengadaan barang dan jasa dimiliki personil pokja, salah satu instrumennya adalah hasil yang dicapai dalam mengelola lelang itu. “Karena itu sebaiknya Bupati Kala’tiku adakan cuci gudang terhadap Pokja yang ada sekarang dengan memverifikasi setiap personil Pokja mulai dari persyaratan menjadi ketua dan anggota Pokja. Ini tidak boleh dibiarkan,” tandas Antonius. (red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini