by

Sejak Jabat PJS Bupati Tator, Pencairan Dana Covid-19 Tersendat, Aktivitas Lumpuh

PJS Bupati Tana Toraja, H. Asri Syarhun Said

AIRTERKINI.com – Sejak H. Asri Syarhun Said menjabat sebagai PJS Bupati Tana Toraja, pencairan dana Covid-19 tak pernah cair alias tersendat selama dua bulan. Padahal anggaran tersebut mestinya ada guna memperlancar penaganan Covid-19.

Atas tersendatnya pencairan anggaran, membuat aktivitas di masing-masing posko penanganan Covid-19 lumpuh. Posko penanganan Covid-19 di bandara misalnya, tak berjalan lagi seperti biasanya karena terkendala biaya.

Selain itu, penanganan pemulihan ekonomi di masyarakat juga tak berjalan. Misalnya, pengusaha penyedia makan untuk paramedis yang menangani pasien Covid-19 terancam bangkrut karena tak dibayar oleh satgas Covid-19. terhitung sejak PJS Bupati menjabat.

Berdasarkan penelusuran Airterkini, utang satgas Covid-19 Tana Toraja khusus biaya makan bagi paramedis yang menangani pasien Covid-19 sekitar Rp 200.000.000. Utang ini muncul dari biaya makan paramedis sebanyak 35 orang, di rumah sakit sayang Anak, Makale.

Tiap makan, beban biaya yang dikenakan bagi paramedis senilai Rp 30.000/ orang. Setiap harinya biaya makan paramedis terhitung 3 kali. Yakni makan pagi, siang dan malam. Sementara utang makan paramedis tak terbayarkan selama 7 (tujuh) Minggu, sejak PJS bupati menjabat.

Dikonfirmasi, PJS Bupati Tana Toraja mengatakan, pencairan dana covid -19 hingga kini belum cair karena masih diverifikasi oleh inspektorat Tana Toraja. Verifikasi ini dilakukan oleh inspektorat terkait penggunaan anggaran Covid-19 semasa jabatan Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae dan Victor Datuan Batara.

“Saya belum tau pasti verifikasi selesai dilakukan. Kalau saya, lebih cepat lebih baik” kata PJS Bupati kepada Airterkini lewat via handphone (19/11).

Sekretaris Inspektorat Tana Toraja, S.S. Tangibali

Hal berbeda dikatakan oleh Sekretaris inspektorat Tana Toraja, S.S Tangibali. Menurutnya, sejauh ini dirinya belum mendapatkan surat perintah pembentukan tim verifikasi dari PJS Bupati.

“Sampai saat ini saya belum mendapatkan surat pembentukan tim verifikasi. Artinya kami melakukan kegiatan termasuk review verifikasi harus ada tim dibentuk” kata S.S Tangibali di kantor inspektorat Tana Toraja.

Sementara kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Margaretha Bunga’ Batara menyatakan bahwa pihaknya siap mencairkan anggaran penggunaan dana Covid-19 asal ada petunjuk dari PJS Bupati Tana Toraja.

“Dananya ada. Tapi harus ada petunjuk dari Bupati” ujar Margaretha. (gis)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini