by

Tak Indahkan Prokes Covid-19, Terancam Pidana

Kapolres Tana Toraja, AKBP Sarly Sollu bercengkrama dengan Kasatreskrim Jhon Paerunan

AIRTERKINI.COM – Melihat situasi dan kondisi akibat pandemi Covid-19 kian mengkawatirkan, Kepolisian Polres Tana Toraja tak main-main dalam penindakan penerapan protokol kesehatan. Jika dilanggar maka terancam pidana.

Hal tersebut dikatakan oleh Kapolres Tana Toraja AKBP. Sarly Sollu, SIK, MH, via WhatsApp, Minggu, (10/01/2021). “Keselamatan rakyat adalah hukum yang Tertinggi” katanya.

Menurut Kapolres tindakan tersebut dilakukan guna menindaklanjuti intruksi Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae, Tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adapun isi dari Himbauan bupati Tana Toraja yakni masyarakat Tana Toraja agar tetap patuh dan disiplin pada protokol kesehatan dengan menerapkan 5 M. Yang dimaksud 5 M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan, membatasi mobilitas.

Selain itu, masyarakat tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang banyak orang, terutama pesta pernikahan dan pesta adat kematian yang dapat mengumpulkan banyak orang.

“Jika himbauan di atas tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka kepolisian Polres Tana Toraja tidak segan-segan menindak tegas dan menerapkan sebagai tindak pidana dengan ketentuan hukum pasal 93 UU RI No. 16 Thn 2018 Tentang Karantina Kesehatan, pasal 212 KUHP, pasal 216 KUHP dan pasal 218 KUHP” jelas Kapolres.

Diketahui, pada pasal 93 UU RI No. 16 tahun 2018 tentang karantina kesehatan mengatur, setiap orang yang tidak mematuhi dan / atau menghalang – halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan kesehatan masyarakat di pidana paling lama satu tahun dan / atau denda maksimal Rp. 100 juta.

Selain itu, pada pasal 212 KUHP mengatur, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, atau pidana denda Rp. 4500.

Dan, pada pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana ; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 Minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 9000.

Sementara pasal 218 KUHP menyatakan, barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara 4 Bulan 2 Minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 9000.

“Perlu dicatat, saat ini peningkatan pasien Covid-19 di RSUD Lakipadada cukup signifikan” tambah Kapolres. Bahkan, dalam kurun waktu dua hari berturut turut, tim mobile Covid -19 Polres Tana Toraja telah disibukkan dengan pemakaman 3 (tiga) pasien covid 19. (gis/humas polres Tator)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini