by

Perkara BBK, Polda Sul-sel Kembali Panggil Puluhan Saksi dan Tim 9 Untuk Dimintai Keterangan

AIRTERKINI.COM – Perkara pelepasan tanah di Bandara Buntu Kunik (BBK) atau Bandara Toraja yang dinilai merugikan negara sebesar Rp 21 Milliar kembali mencuat.

Pasalnya, tiga hari berturut-turut yakni, 2 – 4 Maret 2021, Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sul-sel kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap puluhan saksi untuk dimintai keterangan dan, pemeriksaan kembali terhadap sejumlah tim 9 di Polsek Mengkendek.

“Satu Minggu sebelum tanggal 2 Maret, ada surat pemanggilan dari Polda Sulsel sampai di kantor. Surat itu untuk para tokoh masyarakat, termasuk kepala-kepala lembang. Mereka dipanggil ke Polsek Mengkendek, terkait BBK. Supaya jelas silahkan ke Polsek Mengkendek” ungkap camat mengkendek, Julius Sa’pang Sampelino kepada airterkini.com via handphone, (4/3/2021).

Pemanggilan para saksi dan tim 9 juga dibenarkan oleh Kapolres Tana Toraja, AKBP. Sarly Sollu. S.IK. M.H. “Memang ada surat dr Dirkrimsus utk meminjam polsek mengkendek utk memeriksa para saksi. Tpi pihak polres tdk ada tembusan” kata Kapolres via WhatsApp.

Sementara Kapolsek Mengkendek, AKP Ishak Itan, tak tahu menahu soal pemanggilan para saksi. “Kami cuma menyiapkan tempat. Soal pemanggilan mereka saya tidak tau. Saya banyak dilapangan.” kata Ishak di ruang kerjanya, (5/3/2021).

Sementara salah satu saksi yang ikut dimintai keterangan di Polsek Mengkendek mengatakan, pemanggilan dirinya itu terkait BBK.”Ada 2 Penyidik dari Polda. Saya menyampaikan keterangan sesuai waktu diperiksa di Polda, bahwa tanah kami belum dibayar” ungkap saksi, yang enggan namanya dimediakan, (5/3).

Diketahui kasus BBK mulai bergulir pada 2012, hingga tim Sembilan dinyatakan ditahan di Polda Sulsel selama 90 hari, pada 2015. Kemudian dilepas pada Juni, 2015 karena masa penahanan habis.

Kini, usai pilkada Tana Toraja 2020, ramai lagi diperbincangkan di kalangan publik kususnya masyarakat Toraja.

Perkara dugaan korupsi BBK beredar kabar di sejumlah media bahwa, ketua Tim Sembilan atau Mantan Sekda Toraja, Enos Karoma’, berkas perkaranya telah rampung, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan tinggi Sulsel.

Berdasarkan hasil penelusuran airterkini.com, perkara BBK berawal dari hukum perdata dalam perkembangannya menjadi pidana. Artinya, pembayaran tanah yang dilakukan tim 9 telah menyalahi prosedur yakni salah bayar alias pembayaran tidak tepat sasaran. Kemudian, praktek pembayaran dilakukan tidak sesuai peruntukannya. Konon, tebing sungai yang berada di wilayah BBK, juga dinilai dan ikut terbayarkan. (gis)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini